Diskusi publik di Wisma Kalimetro bertajuk 'Setengah Abad G30S, Sebuah Proyek Menuju Rekonsiliasi' (30/9). (Ade/Perspektif) |
Malang, PERSPEKTIF - "Tidak hanya sebatas permintaan maaf, namun harus mampu mengungkap kebenaran sejarah negara. Siapa yang bersalah dan terlibat harus melakukan rekonsiliasi," begitulah kiranya yang diungkapkan Fatkhul Khoir, aktivis Kontras Surabaya, saat memberikan pengantar dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Intrans Institute, Rabu (30/9) di Wisma Kalimetro.
Diawali
penampilan musikalisasi puisi Lembah Ibarat, acara Diskusi publik yang bertajuk
'Setengah Abad G30S, sebuah proyek menuju rekonsiliasi' ini mengulas perhatian
pemerintah terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi 50 tahun silam.
"Dalam
janji nawacita yang diungkapkan Jokowi, negara harus hadir dalam konteks
pelanggaran HAM. Namun hingga sekarang belum ada upaya dari pemerintah,"
tambah Fatkhul.
Terakhir,
Fatkhul mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HAM berat masa
lalu, seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). "Masing - masing menteri negara berbeda pendapat terkait
peristiwa 65, Jokowi harus turun dan membuka sejarah masa lalu melalui
pengadilan," ungkapnya. (kmb/bay)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar