LKM ‘Dipaksa’ Sepakat Demi Sekretariat

Malang, PERSPEKTIF – Kebijakan baru Dekanat FISIP terkait pemberlakuan dosen pembina dan tim evaluasi Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) FISIP dinilai terkesan memaksa. Padahal, hampir seluruh LKM menolak kebijakan itu. Presiden BEM FISIP, Mohammad Faisal Akbar, membenarkan.

Menurutnya, kebijakan dekanat tersebut tidak rasional untuk diterapkan di tataran kemahasiswaan. Ditambahkan, kebijakan itu menimbulkan pergolakan di tubuh LKM, mengingat sebentar lagi para LKM ini bakal menempati sekretariat baru yang terletak di belakang Gedung FISIP.

Perlu diketahui, selama ini sejumlah LKM, khususnya Lembaga Semi Otonom (LSO), masih menumpang di sekretariat yang terletak di Gedung Kuliah Bersama (GKB) UB. Sementara, jumlah sekretariat baru yang ada di belakang Gedung FISIP UB tidak cukup untuk mewadahi seluruh LKM.

Mohammad Faisal Akbar menyebut, dekanat memiliki momen tepat di tengah ‘perebutan’ sekretariat, untuk menerapkan kebijakan. “Kemarin itu ibaratnya secara paksa kita disuruh menyepakati, soalnya teman-teman LKM mengira, itu momentum untuk mendapatkan sekretariat. Padahal, kebijakan itu dari segi rasionalisasi pun masih susah diterima,” ungkap pria berkacamata itu.

Oleh karenanya, Ijal, sapaan akrab mahasiswa ini, beranggapan, untuk menentukan LKM yang berhak menempati sekretariat, maka dekanat memilih mengadakan evaluasi dengan membentuk tim evaluasi. Pada gilirannya, LKM yang dinilai buruk bakal ‘dimatikan’ oleh dekanat.

Hal senada diungkapkan Ketua DPM FISIP, Febri Galuh Pratama. Ia membenarkan, tujuan diadakannya evaluasi ini salah satunya adalah untuk penempatan LSO di gedung sekretariat baru. “Penempatan sekretariat ini berdasarkan hasil audit, jadi kepemilikan sekretariat tidak selamanya, bisa berubah kapanpun,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan, munculnya kebijakan ini dikarenakan peran BEM FISIP yang tidak mampu menjembatani LKM dengan dekanat. “LSO itu kan seharusnya di bawah naungan BEM. Tetapi BEM-nya tidak bisa mengkoordinasikan dengan baik sehingga PD 3 bersama dengan DPM dan Kementrian Dalam Negeri BEM, bersama mencoba melakukan audit LKM. Jadi misalkan ada yang kurang atau apa kan bisa ketahuan,” urai Febri, sapaan akrabnya. (dew/idp/mca)