Aksi Solidaritas Mahasiswa : Melawan Takluk Arogansi Birokrasi FISIP

Malang, PERSPEKTIF – Jumat (7/3), beberapa mahasiswa FISIP UB menggelar aksi solidaritas "Melawan Takluk Arogansi Birokrasi FISIP" di belakang gedung A FISIP. Aksi ini digelar sebagai solidaritas dari mahasiswa FISIP untuk membantu Agung Widiyantoro, mahasiswa jurusan Ilmu Politik yang diblokir sistem ketika pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS). Aksi ini menganggap pihak birokrat FISIP mempersulit Agung dalam proses pengurusan sehingga Agung belum bisa melanjutkan kuliah.

Beberapa perwakilan BEM, DPM, Himapolitik mengadap Dekan FISIP untuk membantu mediasi Agung dan dekanat menyelesaikan masalah ini. "Kami perwakilan dari BEM, DPM dan Himapolitik membantu untuk mengaspirasi, mengadvokasi dan menjembatani pihak Agung dan fakultas untuk mediasi masalah ini", ujar Febri Pratama ketua DPM FISIP.

Agung Widiyantoro mengaku baru membayar SPP tanggal 10 februari 2014 dari batas pembayaran 7 februari 2014 karena faktor biaya dan kesalahan informasi. "Saya baru membayar SPP tanggal 10 februari karena memang belum ada biaya, selain itu dari informasi yang saya terima batas pembayaran itu tanggal 11 februari", ujar Agung. "Setelah membayar SPP ternyata KRS belum aktif, saya langsung berangkat ke Malang tanggal 11 februari kemarin, bukti pembayaran juga masih ada", lanjutnya.

Agung menambahkan, ketika pengurusan masalah ini, pihak Kasubbag Akademik menyarankan untuk mengambil terminal. "Saya langsung disarankan oleh Pak Harnanto untuk mengambil terminal karena sistem yang ada bukan sistem manual", tambahnya.

Sementara itu Darsono Wisadirana selaku dekan FISIP mengatakan "saya sendiri tidak berkeberatan untuk membantu, asalkan tidak menabrak sistem yang ada karena sudah ada surat edaran dari pihak rektorat". Darsono juga menyetujui win-win solution yang ditawarkan dari perwakilan mahasiswa untuk membuat surat rekomendasi ke Rektor UB melalui Pembantu Rektor I. (rip/ gfr)